TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi)Daniel Djumali menuturkan saat ini kuota pembiayaan rumah bersubsidi dengan Kredit Perumahan Rakyat (KPR) skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah habis. Hal ini, kata dia, akan berdampak pada kinerja perusahaan.
“Hal ini berpengaruh bagi arus pengembang, karena rumah yang sudah selesai dibangun tidak bisa diakadkan,” tutur Daniel kepada Tempo, Rabu 6 November 2019.
Daniel mencontohkan apabila ada 20 ribu unit rumah yang akan diakadkan dikali Rp 140 juta, artinya akan nada investasi yang tersendat sekitar Rp 2,8 triliun. Padahal, kata dia, sektor perumahan berkaitan langsung dengan 120 komponen bisnis lainnya, baik material, tenaga kerja, dan lainnya. Selain itu, Daniel menilai investasi dari luar negeri juga akan tersendat lantaran habisnya kuota rumah bersubsidi FLPP.
“Dalam sejarahnya, baru kali ini terjadi kelangkaan atau habis nya kuota rumah bersubsidi. Hal ini juga berdampak buruk bagi konsumen masyarakat berpenghasilan rendah yang sudah membayar lunas uang muka, tapi tidak bisa ditempati atau diakad,” kata dia.
Setidaknya tiga asosiasi pengembang, kata Daniel, sudah menemui pemerintah, baik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Keuangan, hingga Presiden Joko Widodo untuk meminta tambahan kuota rumah bersubsidi. Daniel menuturkan pemerintah menjanjikan tambahan kuota. “Mudah-mudahan, kuota tambahan rumah bersubsidi FLPP ini, bisa terealisasi,” ujar Daniel.
Ketua Umum Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) Endang Kawidjaja menuturkan habisnya kuota ini akan membuat konsumen terhambat untuk melakukan akad. Konsumen yang mau pindah ke skema komersil hanya sekitar 1-2 persen dari mereka yang tidak mendapatkan kuota. Menurut dia, kebanyakan masyarakat berpenghasilan rendah enggan memilih skema komersil lantaran harganya yang lebih mahal.
“Mereka tidak mungkin mampu dari segi cicilannya. Bayankan KPR lewat FLPP cicilannya hanya Rp 800 ribu, kalau yang komersil selisih 450 ribu atau 60 persen lebih mahal,” tutur Endang.
